OJK juga sedang menggodok berbagai langkah dan kebijakan dalam rangka penguatan perlindungan konsumen dan mitigasi risiko sektor jasa keuangan.

Jakarta – Indonesia Fintech Society (IFSOC) kembali menggelar Fintech Policy Forum Seri II di Auditorium Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, pada Selasa 8 Agustus. Diikuti oleh sekitar 1.000 peserta baik offline maupun online, forum ini dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Mirza Adityaswara yang memberikan sambutan keynote. Seminar ini diadakan IFSOC bekerja sama dengan CSIS, dan didukung antara lain oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). 

FPF Seri I sebelumnya diadakan pada 16 Mei 2023 membahas “Prospective Economy Sector: Embracing Fast Changing Fintech Industry” di mana Ketua OJK Mahendra Siregar hadir memberikan sambutan kunci.

Ketua IFSOC Rudiantara menjelaskan forum ini membahas topik “UU PPSK: Balancing Innovation and Risk in Developing Fintech Sector” dengan titik tekan di dua area yang penting dan strategis bagi perkembangan dunia fintech dan keuangan nasional ke depan.

Pertama, DPR belum lama ini mengesahkan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). “Keberadaan UU ini sangatlah strategis bagi perkembangan sektor teknologi-keuangan (fintech) ke depan, karena memberikan titik tekan baru dalam hal ‘pengembangan’, bukan hanya ‘pengawasan’,” kata Rudiantara yang mantan Menkominfo itu. 

Yang kedua, Rudiantara menambahkan, UU PPSK mendorong penguatan tata kelola dan stabilitas sektor keuangan nasional. “Sementara di sisi lain, kami di IFSOC melihat ini sejalan dengan perkembangan sektor fintech nasional yang kian pesat, terdapat ancaman fraud yang sudah berada dalam skala yang sangat mengkhawatirkan dengan modus operandi yang semakin beragam dan canggih, dengan skala yang semakin meluas,” Rudiantara menambahkan.

Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara menjelaskan aspek ‘pengembangan’ dalam UU PPSK memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi gerak langkah OJK ke depan. “Aspek ‘pengembangan’ ini merupakan amanat baru dari UU PPSK yang membuat OJK tidak lagi hanya mengedepan aspek ‘perizinan’ dan ‘pengawasan’, tetapi OJK juga diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan sektor keuangan nasional, termasuk teknologi finansial (fintech) untuk dapat semakin berkembang lebih cepat dan dinamis di masa mendatang.”  

Akan tetapi, Mirza menambahkan, dorongan terhadap aspek ‘pengembangan’ di atas haruslah diimbangi dengan berbagai langkah penguatan di wilayah mitigasi risiko dan perlindungan konsumen. 

“OJK sedang melakukan upaya-upaya untuk memperkuat kebijakan dan langkah perlindungan konsumen. Salah satu di antaranya akan dilakukan dengan berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan” kata Mirza. 

Mantan Deputi Gubernur Senior BI ini juga menyoroti korelasi antara rendahnya literasi keuangan sebagai salah satu penyebab kasus-kasus penipuan di industri keuangan nasional. Menurut hasil survei OJK, tingkat  indeks literasi keuangan pada tahun 2022 mencapai 49,5%, meningkat dari 38,03% di tahun 2019. Akan tetapi, capaian ini masih memiliki gap yang cukup lebar jika dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan di tahun 2022, yang telah mencapai 85,1%. 

Rudiantara mengatakan IFSOC mengamini urgensi dari hal di atas dan mendukung rencana OJK di atas. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor fintech nasional untuk terlibat aktif.

“Akan sangat bagus jika ada semacam universal fraudsters database di mana semua pelaku industri keuangan digital dapat saling melaporkan, menghimpun, dan membagikan data pelaku fraud,” kata Rudiantara, “Pencegahan fraud sudah sangat mendesak dan perlu segera ada kolaborasi intensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan: regulator, pemerintah, serta pelaku industri jasa keuangan dan telekomunikasi.”

Turut hadir Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa yang memberikan leader’s insight, menyampaikan bahwa OJK senantiasa mendorong keseimbangan antara pengembangan inovasi dan penguatan mitigasi risiko di Industri fintech. 

Upaya penanggulangan fraud juga dibahas secara khusus pada diskusi panel Fintech Policy Forum seri II ini di mana narasumber panelis yang hadir adalah: Direktur Grup Perlindungan Konsumen BI Ricky Satria, Kepala Project Management Office (PMO) Transformasi Organisasi, Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan (DMSP) OJK Irnal Fiscallutfi, CEO Veda Praxis Syahraki Syahrir, dan SEVP Retail Digital Bank BNI Rian Kaslan.